Buaya makin agresif cicak tak boleh pasif

Posted on November 26, 2009. Filed under: Cicak VS Buaya |

Penahanan dua pimpinan KPK non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah mengejutkan masyarakat, khususnya pendukung eksistensi KPK dalam pemberantasan korupsi di tanah air, mengapa? Sebab, keduanya selama ini diketahui sangat kooperatif dibuktikan dengan tidak pernah mangkir dari kewajiban melapor ke Mabes Polri dua kali dalam seminggu.

Kalau tiba-tiba saja keduanya ditahan tentu saja mengherankan publik. Memangpenahanan seseorang tersangka merupakan wewenang polisi selaku
penyidik, namun tidak menahannya pun polisi punya wewenang jika tersangka kooperatif dalam pemeriksaan dan diyakini tidak menghilangkan  barang bukti, tidak melarikan diri, dan ada pihak yang menjaminnya.

Sepertinya, semuanya itu dimiliki kedua pimpinan KPK non-aktif itu sehingga tidak kuat alasan polisi untuk menahannyasejak Kamis (29/10) malam.
Besar kemungkinan penahanan itu disebabkan pimpinan KPK yang baru terlalu proaktif dalam membela koleganya sesama orang KPK lewat keterangan pers yang ‘’berapi-api’’ sehari sebelumnya, seakan-akan KPK punya bukti kuat kedua rekannya sengaja dikorbankan sekaligus untuk mengkriminalisasikan lembaga KPK agar citranya menurun (rusak) di mata masyarakat.

Ternyata, ‘’pressure’’ KPK itu bukannya membuat Mabes Polrimengendurkan  sikapnya dalam mengintervensi KPK. Polisi malah bersikap agresif dan tegas dengan menahan kedua tersangka di dalam selnya. Hemat kita, ada dua kemungkinan mengapa polisi begitu berani menahan Bibit dan Chandra meski dibela banyak pihak (publik).

Pertama, mereka sudah memiliki bukti-bukti kuat keterlibatan dan kesalahan yang diperbuat keduanya dalam menentukan cekal terhadap pengusaha bermasalah Anggoro, dan polisi sudah memiliki saksi kunci dalam kaitan aliran dana yang berasal dari Anggoro terhadap kedua pimpinan KPK tersebut.

Sehingga meskipun berkasnya masih dianggap belum sempurna, terbukti dikembalikan oleh kejaksaan, namun polisi percaya diri bahwa dalam waktu singkat berkasnya bisa dilengkapi. Dengan demikian kasus ini akan segera bergulir di pengadilan.

Kedua, transkrip dan rekaman yang dimiliki KPK tidak begitu kuat untuk membuktikan adanya rekayasa yang digembar-gemborkan banyak pihak terutama pembela KPK. Hal ini sangat mungkin karena pimpinan KPK begitu takut membuka dan menindaklanjuti buktibukti yang dimilikinya. Padahal, KPK juga punya wewenang dengan kewenangannya yang ‘’super body’’ untuk menahan siapa saja sebagai tersangka dalam kasus suap-menyuap dan korupsi merugikan negara.

Tapi, mengapa KPK kelihatannya defensif dan pasif? Tentulah mengherankan masyarakat. Kebiasaan KPK selama ini mereka tidak mau kecolongan sehingga setiap berkas harus benarbenar lengkap sehingga tidak satu tersangka pun bisa lolos dari jeratan hukum. Terbukti, semua kasus yang ditangani KPK para pelakunya dihukum pengadilan Tipikor.

Kasus yang dalam penyidikan KPK melibatkan oknum petinggi polisi dan kejaksaan harus ditangani dengan cermat, jangan sampai di pengadilanmengalami kekalahan. Kalau itu terjadi, terkesan KPK tebang pilih dalam kasus yang melibatkan pejabat dan mantan pejabat, anggota DPR, pengusaha dll KPK tegas, tapi menghadapi lembaga lebih besar polisi) yang disebut-sebut ‘’buaya’’ KPK menjadi kerdil.

Perang dingin’’ antara KPK sebagai lembaga penegak hukum khusus pemberantasan korupsi dengan institusi Polri semakin menghangat pasca pemanggilan kedua pimpinan KPK tersebut, apalagi setelah Kejaksaaan Agung ikut-ikutan ‘’mengipas’’ dengan menambahkan istilah ‘’godzila’’ buat kerjasama polisi dan kejaksaan selama ini.

Sebelumnya, seorang petinggi Polri mengatakan KPK itu identik dengan ‘’cicak’’ karena tidak memiliki jaringan/perwakilan di daerah-daerah sementara Polri identik dengan ‘’buaya’’ karena lembaganya jauh lebih besar secara fisik dan memiliki kekuatan lebih besar pula.

Meski tidak dijelaskan secara eksplisit ke mana arah sebutan ‘’cicak’’ dengan  ’buaya’’ itu, namun di masyarakat sudah terbentuk opini kalau-kalau Polri menganggap begitu kecil lembaga KPK yang diibaratkan seorang petinggi Polri sebagai ‘’cicak’’. Di mata mereka tidak semestinya KPK melakukan intervensi terhadap institusi Polri yang secara kelembagaan jauh lebih besar.

Dan ternyata, di tengah kontroversi mengenai ‘’cicak vs buaya’’ yang belum mereda, Jaksa Agung Hendarman Supandji justru menambah kontroversi dengan menyebut ‘’godzila’’ pula bila dua kekuatan (Polri dan Kejagung) bersatu dalam mengusut kasus hukum.

Perseteruan antarlembaga-lembaga penegak hukum itu tidak boleh dibiarkan berlarut. Sebab, yang ketawa adalah para koruptor dan pelaku kriminalitas. Di sinilah perlu hukumharus tegak tanpa pandang bulu. Tentunya, potensi yang  dimiliki Polri dan Kejagung wajib dijaga untuk menegakkan hukum dan perundangan yang berlaku.

Bukan sebaliknya untuk mengerdilkan lembaga KPK yang tengah giat-giatnya memberantas korupsi. Jadi, tidak masalah polisi semakin agresif, namun KPK pun tidak boleh pasif. Jangan takut membongkar kebusukan di jajaran polisi dan kejaksaan, termasuk di lingkaran elite kekuasaan. Maju terus KPK!.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Blog Stats

    • 53,773 hits
  • Top Rated

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: